1. Perbuatan pelaku berkaitan illegal contentdapat dikategorikan
sebagai berikut:
a. Penyebaran informasi elektronik yang
bermuatan illegal content.
b. Membuat dapat diakses informasi elektronik
yang bermuatan illegal content.
c. Memfasilitasi perbuatan penyebaran
informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang
bermuatan illegal content. (berkaitan
dengan pasal 34 UU ITE).
2. Solusi pencegahan cybercrime illegal content :
a. Tidak
memasang gambar yang dapat memancing orang ain untuk merekayasa gambar tersebut
sesuka hatinya.
b. Memproteksi
gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain
mengakses secara leluasa.
c. Melakukan
moderenisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan
dengan konvensi internasioanal yang terkait dengan kejahatan tersebut.
d. Meningkatkan
sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
e. Meningkatkan pemahaman serta keahlian
aparatur penegak hukum mengenai upaya pecegahan, investigasi dan penuntutan
perkera-perkara yang berhubungan dengan cybercrime.
f. Meningkatkan
kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime
serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
g. Meningkatkan
kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam
upaya penganan upaya cybercrime
antara lain melalui penjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties yang menempatkan tindak pidana bidang
telekomunikasi, khususnya internet sebagai prioritas utama.
3. Undang-undang Internet dan Transaksi
Elektronik.
Adapun Undang-undang
yang mengatur tentang Internet dan Transaksi Elektronik yang berperan dalam
E-commerce adalah sebagai berikut:
1. Pasal 2.
Undang-undang ini berlaku
untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagai mana diatur dalam UU
ini, baik yang berda diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum
Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau diluar
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
2. Pasal 9.
Pelaku usaha yang
menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus meneyediakan informasi yang
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang
ditawarkan.
3. Pasal 10.
1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan
transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan.
2. Ketektuan mengenai pembentukan lembaga
seretifikasi keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.
4. Pasal 18.
1. Transaksi
Elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
2. Para
pihak memiliki kewenangan untuk yang berlaku bagi transaksi Elektronik
Internasional yang dibuatnya.
3. Jika
para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi Elektronik
Internasional, hukum yang berlaku didasarkan kepda asas hukum perdata
Internasional.
4. Para
pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau
lembaga penyelesaian sengketa alternatf lainya yang berwenang menangani
sengketa yang mungkin timbul dari transaksi Elektronik Internasional yang
dibuatnya.
5. Jika
para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagai mana dimaksud pada ayat (4),
penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian lembaga
alternatif lainya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari
transaksi tersebut, didasarkan pada hukum perdata Internasioanl.
5. Pasal 20.
1. Kecuali
dintentukan lain pada para pihak, transaksi Elektronik terjadi pada saat
penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan
disetujui penerima.
2. Persetujuan
atas penawaran transaksi Elektronik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan pernyataan penerima secara Elektronik.
6. Pasal 21.
1. Pengirim
atau penerima dapat melakukan transaksi Elektronik dsendiri, melalui pihak yang
dikuasakan olehnya, atau melalui agen Elektronik.
2.
Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang dalam pelaksanan
transaksi Elektronk sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Jika
dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
b. Jika
dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat dalam melaksanakan transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
3. Jka
kerugian transaksi Elektronik disebabkan gagal beroprsinya agen Elektronik
akibat pihak ketiga secara langsung terhadap sistem Elektronik, segala akibat
hukum menjadi tanggung jawan penyelenggara agen Elektronik.
4. Jika
kerugian elektronik disebabkan gagal beroprasinya akibat kelalaian pihak
pengguna jasa layanan, segala akibathkum mrnjadi tanggung jawab pengguna jasa
layanan.
5. Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan
trjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem
eletronik.
7. Pasal 22.
1. penyelenggaraan agen elektronik tetentu harus
menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan
penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
2. ketentuan
lebih lanjut mengenai penyelenggaraan agen elektronik tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
8. Pasal
30.
1. Setiap
orang dengan sengaja dan atau tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau
sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
2. Setiap
orang dengan sengaja dan atau tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau
sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi
elektronik atau dokumen elektronik.
3. Setiap
orang dengan sengaja dan atau tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau
sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui,
atau menjebol sistem pengamanan.
9. Pasal 46.
1. Setiap
orang yang memenehi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana
dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap
orang yang memenehi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana
dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap
orang yang memenehi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana
dengan penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Sedangkan pasal-pasal didalam KUHP menyangkut kejahatan dunia
maya adalah sebagai berikut:
1. Pasal
282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi
seseorang yang vulgar diinternet, misalnya kasus-kasus video porno para
mahasiswa.
2. Pasal
282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun websait porno yang
banyak beredar dan mudah diakses diinternet. Wlwupun bebahasa indonesia, sangat
sulit sekali untuk menindak pelekunya kerena mereka melakukan pendaftaran
domain tersebut diluar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa
bukan merupakan hal yang ilegal.
3. Pasal
335 KUHP dapat dikenakan kasus pengancam dan pemerasan yang dilakukan melalui
email yang dkirim olh pelaku untuk memaksa koraban melakukan sesuatu sesuai
dengan apa yang diinginkan pelaku dan jika tidak dilaksakan akan membawa dampak
yang mebahayakan hal ini biayasanya dilaukan karena pelaku mengetahui rahasia
korban.
4. Pasal
311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media
internet . modusnya adalah pelaku menyebarkan email kepada teman-teman korban
tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan email ke suatu mailing
list sehingga banyak yang mengetahui cerita tersebut.
5.
Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan
secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.